Press "Enter" to skip to content

Kapolres Payakumbuh Berbagi Pengalaman Pembangunan Zona Integritas Di Pemkot Payakumbuh

Dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Pemkot Payakumbuh mengundang Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan untuk menjadi pembicara di Aula Ngalau Indah Pemkot Payakumbuh, Senin (24/2).

AKBP Dony diminta untuk berbagi pengalamannya dalam membangun ZI di Polres Solok Kota sehingga mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB RI sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas dengan predikat Polres Solok Kota sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2018, sekaligus predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2019.

Suasana Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Dalam kegiatan sharing knowledge pembangunan ZI yang dihadiri oleh Sekda, Asisten, inspektorat dan seluruh OPD Pemkot Payakumbuh ini, Walikota Riza Falepi, S.T.,M.T, meminta jajarannya untuk membangun ZI di lingkungan kerjanya masing-masing, terkhusus kepada OPD yang diusulkan untuk mengikuti penilaian pembangunan ZI pada tahun 2020.

Dalam sambutannya Walikota Payakumbuh mengatakan “Setelah dievaluasi ternyata yang menghambat pencapaian nilai Sakip kita sehingga masih mendapat nilah BB, salah satunya karena kita belum berhasil membangun zona integritas. Sakip kita masih BB, tahun depan saya ingin A, kepala dinas kalau nggak sanggup angkat tangan, bakal saya ganti atau saya non jobkan”.

Penyerahan Buku Kepada Walikota Payakumbuh

Usai sambutan Walikota, Kapolres Payakumbuh menyerahkan buku karyanya sendiri dengan judul “Membangun Zona Integritas : Tantangan Dan Peluang Menuju Polri Yang Dicintai Masyarakat“, Terbitan Thafa Media Jogja, tahun 2018. Buku ini diserahkan bersama dengan flash disk yang berisikan soft copy dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan referensi Pemkot Payakumbuh dalam membangun ZI.

Memulai acara sosialiasi, Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan mengatakan bahwa dirinya hadir atas permintaan Pemkot untuk berbagi pengalaman dalam pembangunan ZI karena menilai Walikota dan jajarannya sudah cukup berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut dibuktikan dengan kegigihan Pemkot dalam membangun inovasi Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti berjalan dengan baik sehingga Pemkot mendapatkan penilaian sebagai unit kerja dengan kategori pelayanan publik “sangat baik” dari Kemenpan RB RI pada bulan November 2019, ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemkot dan pendukung dalam pembangunan ZI“, ujar Dony.

Selanjutnya Dony menceritakan bahwa Zona Integritas WKB/WBBM merupakan penghargaan yang tidak gampang diraih dan tidak bisa dibeli karena masyarakat dan stakeholder lah yang akan menjadi penentu utama bahwa kita pantas atau tidak untuk meraih predikat tersebut melalui survei eksternal yang biasanya dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Kemenpan RB RI.

Pembangunan Zona Integritas mengacu pada konsep Island Of Integrity dan National Integrity System (NIS) yaitu unit pemerintahan yang menanamkan integritas dalam lingkungan kerjanya, merupakan role model reformasi birokrasi di Indonesia sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

” Dalam membangun ZI, kita harus fokus pada upaya merubah persepsi masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan publik yang kita sajikan sehingga terwujudnya kepercayaan masyarakat (public trust), itu intinya”, ujar Kapolres Payakumbuh.

Dalam paparannya Kapolres Payakumbuh menguraikan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam membangun ZI yaitu :

1. Komitmen pimpinan sebagai syarat utama pembangunan ZI masih rendah, pimpinan lebih memilih untuk mendelegasikan, tidak membaca dan tidak memahami aturan teknis, tidak mau tahu, tidak melakukan evaluasi, tidak memimpin langsung, tidak beri teladan sehingga sulit untuk meraih kesungguhan keterlibatan personel apalagi kepercayaan masyarakat.

2. Pimpinan sulit mengkomunikasikan perubahan, tidak mampu mengelola resistensi, dan tidak meluruskan niat dan motivasi dalam bangun ZI.

3. Pembangunan ZI tidak dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, hanya dilaksanakan oleh sebagaian personel saja.

4. Pembangunan ZI hanya berorientasi pada formalitas pemenuhan lembaran kerja evaluasi atau komponen pengungkit dan tidak berorientasi pada tujuan dari pembangunan ZI yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Tidak mengetahui dan tidak melakukan survei mandiri sejak awal untuk mengukur indeks persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik.

6. Gagal fokus, mengartikan pembangunan ZI hanya sebatas inovasi dan pelayanan publik saja. Padahal ada 6 komponen pengungkit yang masing-masing harus diwujudkan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Tidak memiliki mentor yang dapat memberikan asistensi karena aturan saja tidak cukup, butuh tambahaan referensi berupa buku, studi tiru, sharing pengalaman.

8. Salah persepsi terkait inovasi dan menganggap cukup dengan membangun fasilitas layanan yang bagus. Inovasi tidak mesti dalam bentuk pengadaan tehnologi baru tetapi juga perbaikan dalam lingkup proses, pendidikan dan latihan serta branding atau manajemen media.

9. Tidak ada penambahan nilai, keunggulan kompetitif, pembeda atau keistimewaan pada pembangunan tiap-tiap komponen pengungkit.

10. Tidak punya strategi komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat untuk menginformasikan pembangunan ZI sehingga nantinya dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja dan kualitas pelayan publik.

11. Tidak melakukan evaluasi berkala perbulan, triwulan, semester dan per program sehingga tidak mengetahui perkembangan pembangunan ZI dan respon masyarakat.

Dony juga menghimbau agar jajaran pemkot menyempatkan diri untuk membaca dan memahami Permenpan RB RI yang baru sebagai acuan dalam pembangunan ZI yaitu Permenpan No.10 Tahun 2019. Selanjutnya dony memaparkan komponen-komponen pengungkit dan komponen hasil serta persentase penilaiannya masing-masing sebagai pengetahuan dasar dan modal dalam membangun ZI.

Usai sesi tanya jawab, Elzadaswan Asisten III Pemko Payakumbuh menanggapi kegiatan sosialiasi tersebut, “Saya rasa ini kegiatan yang luar biasa, membuka wacana dalam pembangunan zona integritas. Membangun ZI membutuhkan komitmen, konsistensi dan tentu diikuti dengan perilaku yang baik dan benar untuk mencegah korupsi“.

Selanjutnya kegiatan ini juga dikomentari oleh Yunida Fatwa (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mengatakan bahwa “kami juga berkomitmen untuk membangun ZI di Pemkot Payakumbuh dan OPD-OPD. Yang hadir dalam kegiatan ini adalah termasuk OPD-OPD yang diusulkan untuk mengikuti penilaian pembangunan ZI“.

Inspektorat Kota Payakumbuh Andri Narwan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Payakumbuh. “Terima kasih pak Kapolres atas kesediaan bapak dan mohon bantuan bila nanti kami membutuhkan konsultasi lagi. Memang benar pak, membaca aturan saja tidak cukup. Alhamdulillah dengan paparan bapak memberikan gambaran langkah-langkah yang harus kami tempuh dan menyadarkan bahwa masih banyak yang harus dikerjakan“.

Sementara Kapolres Payakumbuh didampingi Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan hanya sarana berbagi pengalaman saat dirinya membangunan ZI di Polres Solok Kota. “Sekarang Kami Polres Payakumbuh dan Pemkot Payakumbuh sama-sama berjuang dalam membangun ZI menuju WBK, kita beromba-lomba memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat”. (Cmmd)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *