Press "Enter" to skip to content

Profil

STRUKTUR ORGANISASI


1.UNSUR PIMPINAN

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas:

  • memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
  • memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas:

  • membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
  • dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan
  • memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagops menyelenggarakan fungsi:

  • penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
  • perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
  • perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
  • pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
  • pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
  • pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:
    • menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan
    • melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;
  2. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:
    • melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian;
    • mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan
    • mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.
  3. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:
    • mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan
    • meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagren menyelenggarakan fungsi:
  • penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
  • penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  • pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
  • pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:
    • membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan
    • membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB;
  2. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), bertugas:
    • membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
    • menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagsumda menyelenggarakan fungsi:

  • pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
    • pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
    • perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
    • pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
    • pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung; dan
    • pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;
  • pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
    • menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
    • melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
    • memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
  • pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
    • memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
    • memberikan pendapat dan saran hukum;
    • melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
    • menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan
    • berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.

Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subbagian Personel (Subbagpers), yang bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres;
  2. Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), yang bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon; dan
  3. Subbagian Hukum (Subbagkum), yang bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres;

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Siwas menyelenggarakan fungsi:

  • pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
  • pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
  • pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan;

Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja; dan
  2. Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas, dan jasa.

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel; Dalam melaksanakan tugasnya, Sipropam menyelenggarakan fungsi:

  • pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
  • penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
  • pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
  • pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
  • penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi;

Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
  2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verfikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sikeu menyelenggarakan fungsi:

  • pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
  • pembayaran gaji personel Polri; dan
  • penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subseksi Administrasi (Subsimin), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;
  2. Subseksi Gaji (Subsigaji), yang bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri;
  3. Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver), yang bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan
  4. Subseksi Data (Subsidata), yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.  Dalam melaksanakan tugasnya, Sium menyelenggarakan fungsi:
  • pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres; dan
  • pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres; Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres; dan
  2. Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma), yang bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Unsur Pelaksana Tugas Pokok


SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

  • pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
  • pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
  • pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
  • pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. SPKT dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Unit.


Satintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Dalam melaksanakan tugasnya Satintelkam menyelenggarakan fungsi:

  • pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
  • pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
  • pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah;
  • pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
  • penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
  • penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
  • penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
  • pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Intelkam (Wakasatintelkam). Satintelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah, serta persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak, SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya; dan
  3. Unit, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugasnya, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

  • pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
  • pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
  • penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
  • pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
  • pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatreskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim). Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
  4. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

  • penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
  • pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
  • pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
  • penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba (Wakasatresnarkoba). Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
  3. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

  • pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
  • pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
  • pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
  • pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Binmas (Wakasatbinmas). Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres; dan
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  3. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
  4. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
  5. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Satsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Satsabhara menyelenggarakan fungsi:

  • pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
  • pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
  • perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
  • penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR);
  • pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
  • pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sabhara (Wakasatsabhara). Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR;
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas; d. Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan objek vital; dan
  4. Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas), yang bertugas melaksanakan negosiator, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Satlantas menyelenggarakan fungsi:

  • pembinaan lalu lintas kepolisian;
  • pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
  • pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
  • pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
  • pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
  • pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
  • perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.  Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasatlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satlantas (Wakasatlantas). Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
  4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
  5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
  6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Satpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpamobvit menyelenggarakan fungsi:

  • penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan;
  • pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan; dan
  • pengamanan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/ lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Pengamanan dilaksanakan oleh Polres yang dalam daerah hukumnya terdapat kantor kementerian, lembaga negara, dan perwakilan negara/lembaga asing.

Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satpamobvit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administasi dan operasional Pamobvit serta anev terhadap pelaksanaan tugas Pamobvit di lingkungan Polres;
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  3. Unit Pengamanan Kawasan Tertentu (Unitpamwaster), yang bertugas melaksanakan pengamanan kawasan tertentu antara lain lingkungan industri dan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP; dan
  4. Unit Pengamanan Pariwisata (Unitpamwisata), yang bertugas melaksanakan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan. Dalam hal Satpamobvit belum terstruktur pada Polres, tugas Satpamobvit diemban oleh Unitpamobvit.

Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sattahti menyelenggarakan fungsi:

  • pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
  • pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
  • pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
  • pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sattahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti;
  2. Unit Perawatan Tahanan (Unitwattah), yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
  3. Unit Barang Bukti (Unitbarbuk), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Unsur Pendukung


Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolres. Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Dalam melaksanakan tugasnya, Sitipol menyelenggarakan fungsi:

  • pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
  • penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal; dan
  • penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sitipol dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

  1. Subseksi Teknologi Komunikasi (Subsitekkom), yang bertugas melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi; dan
  2. Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo), yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data Polres serta sistem informasi kriminal.

TRI GATRA

Luas Wilayah Hukum : 3.480.372 KM2
Letak Wilayah : 0 22° LU – 0 23° LS
16 100° BT – 15° 100° BB
Batas Wilayah Hukum Polres Payakumbuh :
– Utara : Kabupaten Lima Puluh Kota
– Selatan : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam
– Barat : Kabupaten Pasaman
– Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar
Polres Payakumbuh terletak di 2 (dua) wilayah Pemerintahan Daerah yaitu di wilayah Pemerintahan Kota Payakumbuh dan Wilayah Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh ( Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota ) keadaan tahun 2013 :
– Kota Payakumbuh 127.079 Jiwa, yang terdiri dari 64.119 Laki-laki dan 62.930 Perempuan
– Kabupaten Lima Puluh Kota 282.370 Jiwa, yang terdiri dari 141.930 Laki-laki dan 140.440 Perempuan.
Ditinjau dari segi letak, dinilai sangat strategis dengan posisi sebagai berikut :
Terletak di pintu gerbang timur dari arah Pekanbaru menuju kota-kota penting di Sumatera Barat.
Jarak Kota Payakumbuh ke Pekanbaru Riau 188 km dan dengan selesainya jalan layang (Fly Over) Kelok Sembilan, maka dapat ditempuh ±3 jam, serta dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan.
Jarak Kota Padang hanya 125 km dengan waktu tempuh 2,5 jam perjalanan.
Merupakan daerah pusat pemasaran dan sentra ekonomi bagi kabupaten/kota tetangga seperti Kabupaten 50 kota, Tanah Datar, Agam dan Kota Bukit tinggi.
Polres Payakumbuh memiliki 5 Polsek yaitu :
Polsek Kota Payakumbuh (type Urban).
Polsek Payakumbuh (tipe Rural).
Polsek Luhak (tipe Rural).
Polsek Situjuh (tipe Rural).
Polsek Akabiluru (tipe Rural).
POLSEK KOTA PAYAKUMBUH.
Polsek Kota Payakumbuh merupakan satu-satunya Polsek tipe Urban di Polda Sumbar yang membawahi 5 Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. Luas wilayah ± 80,43 Km2, terdiri dari delapan nagari, 5 kecamatan, dan 76 kelurahan.
Polsek Kota Payakumbuh Secara astronomis geografis berada pada 0o17`LS dan 100o35` sampai dengan 100o42` BT. Curah hujan rata-rata 2000 s/d 2500 mm/th. Keadaan topografi bervariasi antara dataran dan bukit serta kondisi tanah yang relatif subur dengan jenis tanah Latosol. Ketinggian tempat 514 m dpl, suhu rata-rata 26oC dengan tingkat kelembaban 45%–50%. Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2013 127.079 jiwa, yang terdiri dari 64.119 laki-laki dan 62.930 perempuan.
Kecamatan yang di ada diwilayah hukum Polsek Kota Payakumbuh :
Kecamatan Payakumbuh Barat (Kenagarian Koto Nan Ampek).
Kecamatan Payakumbuh Utara (Kenagarian Koto Nan Gadang).
Kecamatan Payakumbuh Timur (Kenagarian Aie Tabik, Payobasung, Tiakar).
Kecamatan Payakumbuh Selatan (Kenagarian Limbukan, Aur Kuning).
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari (Kenagarian Lamposi).
POLSEK PAYAKUMBUH.
Kecamatan Payakumbuh merupakan salah satu wilayah Administrasi Pemerintahan dalam Kabupaten Limapuluh Kota dengan ibukota Kecamatan adalah Koto Baru Simalanggang. Luas daratan mencapai 99,47 Km2 yang berarti 2,97 % dari luas wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km2. Kecamatan Payakumbuh terdiri dari 7 nagari dan 27 jorong, adalah :
Nagari Koto Baru Simalanggang 9,01 Km2 dengan 3 jorong,yaitu: 1)Koto Baru, 2) Parumpuang, dan 3)Tabek Panjang .
Nagari Taeh Baruh 11,23 Km2 dengan 6 jorong,yaitu:1) Dalam Koto, 2)Kubu Godang, 3)Parik Dalam,4) .Padang Parik Panjang 5).Koto Kociek dan 6).Koto Puji.
Nagari Taeh Bukit 23,7 Km2) dengan 4 jorong,yaitu:1) Pogang, 2)Talago, Bukit Tapung, 4)Pabatungan.
Nagari Simalanggang 26,91 Km2) dengan 4 jorong,yaitu :Api-api, 2)Balai Rupih,3)Koto, 4)Tabiang Ronah,
Nagari Piobang 9,83 Km2 dengan 3 jorong,yaitu:1)Piobang, 2)Gando, 3)Ampang
Nagari Sungai Baringin 11,35 Km2 dengan 4 jorong,yaitu:1)Lareh Nan Panjang, 2)Koto Tangah, 3)Guguk, 4)Tanjung Munti.
Nagari Koto Tangah Simalanggang 7,44 Km2 dengan 3 jorong,yaitu:1)Batu Nan Limo, 2) Kapalo Koto, 3) Tambun Ijuak
Batas wilayah Kecamatan Payakumbuh adalah sebelah Utara Kecamatan Mungka, Selatan Kecamatan Akabiluru dan Kota Payakuumbuh, Timur Kecamatan Harau dan Kota Payakumbuh,Barat Kecamatan Mungka dan Guguak.

POLSEK LUHAK.
1. Kecamatan Lareh Sago Halaban
Sebelumnya kecamatan ini merupakan perwakilan Kecamatan Luhak di Sago Halaban sejak tahun 1986, dengan Ibu Kecamatannya adalah Pakan Rabaa. Luas Kecamatan mencapai 394,85 Km2 yang berarti 11,77 % dari luas Kabupaten Limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km2 terdiri dari 8 Nagari 49 jorong dengan rincian sebagai berikut:
Nagari terluas adalah Nagari Sitanang dengan luas 147,68 Km2 (37,3%) yang mempunyai 6 jorong yaitu:1) Balai Malintang, 2)Batu Kabau, 3)Tanah Unguak, 4)Kampai, 5)Coran, 6) Sungai Ipuah.
Nagari Ampalu dengan luas 108,13 Km2 (27,4%) dan terdiri dari 6 jorong, yaitu:1) Koto, 2)Padang Aur, 3)Padang Mangunai, 4)Mangunai Tinggi, 5) Guguk,6) Siaur.
Nagari Halaban dengan luas 66,15 Km2 (16,8%) yang terdiri 8 jorong, yaitu :1)Aia Baba, 2) Alang Laweh, 3)Padang Tangah,4) Lompek,5)Lambuk, 6)Kabun, 7)Atas Laban,8) Kapalo Koto,
Nagari Balai Panjang dengan luas 25,09 Km2 (6,4 %) yang terdiri dari 8 jorong, yaitu :1)Balai Panjang, 2)Sawah Lua, 3) Koto Malintang, 4)Aia Randah, 5) Kubang Rasau, 6)Tareh, 7) Lurah Bukik, 8) Tampuang Kadok,
Nagari Batu Payuang dengan luas 15,05 Km2 (3,9%) terdiri dari 6 jorong, yaitu :1)Batu Payuang,2)Subarang Air,3)Lareh Nan Panjang, 4)Pakan Rabaa, 5)Koto Malintang, 6)Kapalo Bukik,
Nagari Tanjuang Gadang dengan luas 13,55 (3,4 %) terdiri dari 4 jorong, yaitu : 1)Parak Lubang, 2)Bulakan, 3)Taratak, 4)Tanjuang Gadang Rumah,
Nagari Labuah Gunuang dengan luas 12,86 Km2 (3,2 %) terdiri dari 7 jorong,yaitu :1) Simpang Empat, 2) Kayu Tanam, 3)Simpang Empat Balai Jaring, 4)Dusun nan Anam,5)Lareh Nan Panjang, 6)Talaweh 7) Bonjor Sari.
Nagari Bukit Sikumpa dengan luas 6,34 Km2 (1,6 %) terdiri dari 4 jorong, yaitu : 1)Pakan Sinayan, 2)Rogeh, 3)Padang Balimbiang, 4)Padang Cubadak.
Batas Kecamatan adalah sebagai berikut:Sebelah Utara dengan Kecamatan Harau dan Propinsi Riau, Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar ,Timur dengan Kabupaten Tanah Datar dan Sijunjung. Barat dengan Kecamatan Luak.
2. Kecamatan LUAK
Luas Kecamatan mencapai 61,68 Km2 yang berarti 1,84 % dari luas Kabupaten Limapuluh Kota 3.354,30 Km2 yang terdiri dari 4 nagari dengan 34 jorong. Nama nagari dan jorong sebagai berikut :
Nagari terluas adalah Nagari Sungai Kamuyang dengan luas 30,37 Km2 terdiri dari 9 jorong, yaitu :1) Tabing, 2)Tanjung Kaling, 3)Koto Baru Batang Tabik, 4)Anam Kampuang, 5)Delapan Kampuang,6) 12 Kampuang, 7)Rage, 8)Manang Kadok, 9)Subaladuang.
Nagari Tanjung Haro Si Kabu-Kabu dengan luas 13.87 Km2 terdiri dari 6 jorong,yaitu :1) Sikabu-kabu, 2)Lakuak Dama,3) Bukik Kanduang,4)Tajuang Haro Utara, 5)Tajuang Haro Selatan,6) Padang Panjang.
Nagari Mungo dengan luas 11,04 Km2 terdiri dari 11 jorong,yaitu :1) Indobaleh Barat, 2) Indobaleh Timur, 3) Pincuran Tingi, 4) Koto Bakuruang, 5)Batu Labi, 6) Talaweh, 7) Bukik Gombak Sintuak, 8) Tanjuang Tangah, 9)Balai Gadang Ateh, 10) Balai Gadang Bawah, 11) Kayu Bajajar Padang Laweh.
Nagari Andaleh dengan luas 6,4 Km2 terdiri dari 8 jorong, yaitu :1) Kapalo Koto, 2)Tarok, 3) Tabek Buruak, 4)Kampuang Tangah, 5)Pincuran Gadang, 6) Galo Gandang, 7)Tanjuang Baruah, 8)Baliak Bukik.
Batas Kecamatan Luak adalah sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Kecamatan Harau, Selatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Timur Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Barat dengan Kota Payakumbuh. Ibu Kecamatan Pakan Sabtu.

POLSEK SITUJUH LIMO NAGARI
Kecamatan Situjuah Limo Nagari lahir berdasarkan Perda No.14 tahun 2001, tangal 29 Oktober 2001 tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Limapuluh Kota yang diresmikan pada tangal 25 Januari 2002. Dengan ibu KecamatanSitujuah Banda Dalam. Luas kecamatan mencapai 74,18 Km2 yang berarti 2,21 % dari luas Kabupaten limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 km2 dengan 5 Nagari dan 27 Jorong, Rincian nagari terluar adalah:
Nagari terluas adalah Situjuah Gadang 16,90 Km2, dengan 6 jorong,yaitu:1)Padang Kuniang, 2)Situjuah Gadang, 3)Padang Jariang, 4)Kociak, 5)Tanjuang Bungo, 6)Tanjuang Simantuang.
Nagari Situjuah Ladang Laweh 15,93 Km2 dengan dua Jorong,yaitu:1) Jorong Ateh ,2) Jorong Bawah.
Nagari Situjuah Batua 15,49 Km2 dengan 6 jorong,yaitu : 1) Tapi, 2) Tangah, 3)Bumbuang 4) Lakuang, 5) Koto, 6)Kubang Bungkuak.
Nagari Tungka 14,15 Km2 dengan 5 jorong,yaitu;1) Dalam Nagari, 2)Sawah Laweh, 3)Sungai Lansek, 4)Taratak, 5)Sialang.
Nagari Situjuah Banda Dalam 11,71 Km2, dengan 7 jorong, yaitu :1) Banda Dalam, 2)Gurun, 3)Tangah Padang, 4)Padang Ambacang, 5) Koto Baru Lurah Pantai, 6) Sungai Jilatang, 7) Subarang Tabek, 8)Koto Laweh.
Batas Kecamatan sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Kota Payakumbuh, Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar, Timur Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Tanah Datar , Barat Kecamatan Akabiluru dan Kota Payakumbuh.

POLSEK AKABILURU
Kecamatan Akabiluru berasal dari wilayah Kelarasan Koto nan Bunta Batu Hampa, lahir berdasarkan Perda No.14 Tahun 2001, tanggal 29 Oktober 2001 tentang Penataan wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Limapuluh Kota yang diresmikan pada tanggal 22 Januari 2002 Luas Kecamatan mencapai 94,26 Km2 yang berarti 2,81 % dari luas Kabupaten Limapuluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km2. Terdiri dari 7 Nagari dan 26 Jorong ,yaitu :
Nagari Koto Tangah dengan luas 22,44 Km2 mempunyai 6 jorong, yaitu : a)Koto Tangah, b)Tambun Ijuk, c)Subarang Parit, d)Piladang, e)Sungai Cubadak, dan f)Batu Tanyuah.
Nagari Batu Hampa dengan luas 17,23 Km2 mempunyai 2 jorong,yaitu: a)Batu Hampa, b)Koto Baru.
Nagari Sariak Laweh dengan luas 21,36 Km2 mempunyai 7 jorong,yaitu: a)Gadang, b)Baruah Andaleh, c)Sawah Padang,d) Niur Kapalo Koto, e)Koto Baru, f)Koto Malintang,g)Simpang Tigo.
Nagari Sungai Balantik dengan luas 8,45 Km2 mempunyai 2 jorong,yaitu: a) Ateh, b) Bawah.
Nagari Suayan dengan luas 12,79 Km2 mempunyai 4 jorong,yaitu: a) Suayan Tinggi, b) Suayan Randah, c)Suayan Sangiak, d) Sariak.
Nagari Pauh Sangik dengan luas 11,97 Km2 mempunyai 2 jorong,yaitu: a)Pauh Sangik, b)Ambacang Kunik.
Nagari Durian Gadang dengan luas 9,10 Km2 mempunyai 3 jorong,yaitu: a)Baringin, b) Bungo Tanjuang, c) Kapalo Koto.
Batas Kecamatan sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Kecamatan Payakumbuh dan Guguak, Selatan dengan Kabupaten Agam, Timur dengan Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Barat dengan Kabupaten Agam. Ibu Kota Kecamatannya adalah Padang Laweh-Nagari Sariak Laweh yang berjarak 26 Km dari Ibu Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak.